KERANGKA KERJA KOMPETENSI TIK UNTUK
GURU
Naskah Akademik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Teknologi dan Informasi untuk
Pendidikan
2012
TIM PENULIS:
Dr.
Purwanto; Petra Wiyakti Bodrogini; Dwi Sumarwanto; Uwes Chaeruman; Neil Butcher
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan
manusia.Hal ini mendorong era baru peradaban manusia dari era industri ke era
informasi.Masyarakat era informasi lebih memusatkan pada aset pengetahuan
dibandingkan dengan aset modal. Sebagai konsekuensinya, cara masyarakat
informasi hidup, bekerja dan belajar berubah. Pergeseran paradigma ini menuntut
perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan abad 21 ini.Pendidikan dewasa
ini bertujuan untuk membangun masyarakat berpengetahuan yang tidak hanya
menguasai literasi TIK, tapi juga melalui penguasaan TIK masarakat tersebut
dapat memperdalam, menciptakan dan mendesiminasikan pengetahuan ke masyarakat
luas.
Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian dalam dua
strategi utama MP3EI (Master Plan Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), yaitu Konektivitas dan
Penguatan SDM dan IPTEK Nasional, untuk mewujudkan
visi Indonesia 2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil dan makmur (Bappenas, 2011). Transformasi sistem ekonomi berbasis inovasi
diyakini dapat dicapai melalui perkuatan sistem pendidikan (human capital) dan kesiapan teknologi.
Di dalam sektor pendidikan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) juga telah menempatkan TIK sebagai salah
satu pendukung utama tersedianya layanan pendidikan.Penyediaan
tenaga pendidik berkompeten yang merata di seluruh Indonesia telah dinyatakan
sebagai salah satu tujuan strategis dalam Renstra Pendidikan Nasional 2010 – 2014.Penyediaan
pendidik yang menguasai kompetensi TIK merupakan kebutuhan mendesak demi
tercapainya tujuan strategis dalam Renstra 2010 – 2014 tersebut.Guru yang
kompeten dalam pemanfaatan TIK diperlukan untuk
mengembangkan kompetensi personal, pedagogis, social, dan professional sesuai
dengan Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Kompetensi Guru.Hal ini menjadi landasan untuk mencapai generasi emas
tahun 2045 dan siswa yang cerdas dan kompetitif menjadi human capital dalam pembangunan sosial dan ekonomi, seperti yang
disampaikan dalam sambutan Menteri Pendidikan pada Hari Pendidikan Nasional
2012.
Visi
Kemdikbud dalam Renstra 2010 -2014 adalah peningkatan layanan pendidikan yang
mencakup:
1) Tersedia
secara
merata di seluruh pelosok nusantara;
2) Terjangkau
oleh
seluruh lapisan masyarakat;
3) Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat,
dunia usaha, dan dunia industri;
4) Setara
bagi
warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas
dengan memperhatikan
keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi,
geografi, gender, dan sebagainya; dan
5) Menjamin
kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan
menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industry.
Dalam
mewujudkan visi tersebut, TIK berperan sangat strategis.Peran TIK dapat memfasilitasi
memperluas akses yang lebih terjangkau, merata dan berkualitas. Untuk itu layanan
utama berbasis TIK dalam program pendidikan yang sedang diimplementasikan melalui
e-learning dan e-administrasi. Keduanya dirancang untuk peningkatan layanan
pendidikan bagi pemangku kepentingan pendidikan, yang juga difokuskan untuk pengembangan
profesional guru. Selain itu Kemdikbud juga menetapkan target peningkatan kompetensi untuk
guru inti di bidang rekayasa dan teknologi sebesar 100% dari jumlah guru inti
yang ada di akhir tahun 2014 (Kemdikbud, 2010).
Guru juga
perlu mengadopsi peran-peran baru sebagai pengguna teknologi (Butcher, 2011).Guru bertanggung jawab untuk menciptakan
ruang bagi siswa untuk berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkarakter
dengan memanfaatkan TIK. Kapasitas guru untuk memanfaatkan TIK
secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi krusial.esempatan
untuk pengembangan profesional untuk pemanfaatan TIK ini perlu mengakomodasi
budaya refleksi dan inovasi, serta mengurangi jumlah waktu yang mereka perlukan
untuk mengerjakan tugas-tugas lain di luar mengajar. Oleh karena itu, pengembangan
profesional perlu disampaikan dalam berbagai desain, termasuk dalam
desain-desain belajar mandiri, publikasi akademik dan riset, juga dalam
lokakarya formal, kursus pendek dan program-program belajar lainnya.Pengembangan
profesional juga perlu relevan secara kontekstual untuk berbagai fungsi
pekerjaan dalam lingkungan pendidikan, khususnya dalam mendukung pengembangan
profesional guru dalam penguasaan konten mata pelajaran yang diampu.
Berdasarkan latar belakang di atas
maka perlu disusun seperangkat kompetensi dasar TIK untuk guru yang berguna
sebagai acuan dalam upaya berkesinambungan meningkatkan profesionalitas guru.
B. Landasan
Yuridis
Sebagai landasan hukum bagi Pustekkom dalam
mengkaji kerangka kerja kompetensi TIK bagi guru diantaranya adalah:
1) Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Undang –
undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3) Peraturan Pemerintah
No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Isi dan Standar Proses, serta Evaluasi
Pendidikan;
4) Permendiknas
No 16 Tahun 2007 tentang Kompetensi Guru;
5) Permen
Diknas No 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian;
6) Permen
Diknas No 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana;
7) Permen
Dikinas No 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan;
8) Permen
Diknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar isi (SI);
9) Permen
Diknas No. 23 tahun 2006 tentang Kompetensi dasar Lulusan (SKL);
10) Permen
Diknas No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi;
11) Permendikbud
No 24 tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
12) Rencana
Strategis Kemdiknas 2010 – 2014.
C. Proses
Penyusunan Kompetensi Dasar TIK untuk Guru
Penyusunan kompetensi dasar TIK untuk guru menjadi persyaratan
peningkatan kualitas guru dan menjadi kebutuhan untuk perkuatan sistem
pendidikan. Kemdikbud sebagai kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan, pembinaan, dan evaluasi kegiatan di bidang teknologi pendidikan
dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan, menyusun Naskah Akademik ini untuk
dituangkan ke dalam kebijakan kompetensi dasar TIK untuk guru. Penyusunan
kebijakan sampai dengan langkah implementasi ini akanmengikuti tahap-tahap
sebagai berikut:
D. Tujuan Penyusunan
Naskah Akademik
Dari arah yang telah diberikan dalam
perencanaan di tingkat nasional maupun sektor pendidikan, maka penyusunan
Kerangka Kerja Kompetensi dasar TIK untuk guru menjadi hal yang krusial. Tujuan
dari disusunnya Naskah Akademik Kompetensi TIK guru ini adalah memberikan
kajian yang akan:
1) Menjadi acuan
untuk penyusunan Kerangka Kerja Kompetensi Dasar TIK untuk guru, termasuk
memberikan penjelasan mengenai pengembangan profesional guru dalam pemanfaatan
TIK;
2) Memberikan
arah serta tahapan yang lebih konkrit untuk peningkatan kompetensi TIK guru;
3) Memberikan acuan
untuk penyusunan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kompetensi
Dasar TIK untuk guru yang akan diterbitkan di tahun 2012.
BAB III. KAJIAN
TEORITIS DAN LAPANGAN
A. Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) atau Information and Communication
Technology (ICT) adalah teknologi analog atau digital yang dimanfaatkan
untuk menciptakan, menyimpan, serta menampilkan informasi (DBE 2 USAID,
2010).Definisi TIK lainnya adalah teknologi mencakup berbagai peralatan dan
fungsi yang memungkinkan kita untuk menerima informasi atau bertukar informasi
serta berkomunikasi (UNESCO, 2009).Contoh TIK adalah komputer, televisi,
komputer portabel, radio, tape, digital kamera, DVD, telepon seluler dan
lain-lain.
(Sumber gambar: UNESCO, 2010)
B. Pemanfaatan
TIK untuk Pengembangan profesional Guru
1) Tantangan Pengembangan
profesional Guru di Indonesia
Beberapa
dokumen penelitian World Bank (2011, 2010, 2009) menggambarkan dua tantangan utama
yang dihadapi dalam pengembangan profesional guru di Indonesia:
·
Jumlah
guru yang masih terlalu besar dan penyebarannya yang kurang merata. Di
Indonesia, TSR (Teacher Student Ratio)adalah sebesar 19:1 untuk SD dan 15,6:1
untuk SMP.Sedangkan penyebarannya masih belum merata dengan SD di daerah
perkotaan mengalami kelebihan guru sampai dengan 66%, dan SD di daerah terpencil
masih mengalami kekurangan guru sampai 68%. Di luar itu semua, jumlah ditemukan
juga bahwa jumlah guru yang dapat memanfaatkan TIK – khususnya untuk mengajar
mata pelajaran TIK di tingkat SMP – ternyata masih sangat kurang. Hanya
tersedia 2.893 guru yang mengampu mata pelajaran TIK, sedangkan yang dibutuhkan
adalah 14.965 guru.
·
Program
sertifikasi guru yang dilaksanakan berdasarkan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen bertujuan meningkatkan kualifikasi pendidik. Namun ternyata proses
sertifikasi sering mengorbankan kualitas. Saat ini prestasi siswa belajar siswa
yang diukur oleh ujian-ujian internasional, ternyata masih rendah terutama
dalam kemampuan membaca dan matematika. Oleh karena itu
pendalaman reformasi pendidikan pra-jabatan juga diperlukan. Masih diperlukan
pendekatan pendidikan angkatan pendidik yang ‘lebih ramping’ dengan kualitas
yang lebih tinggi melalui program pelatihan prajabatan yang baik;
2) Kompetensi
TIK Guru
Dengan pendekatan yang tepat, TIK dapat
mendukung reformasi pendidikan yang dibutuhkan.TIK dapat mendukung penyampaian pengembangan
profesional guru melalui e-pembelajaran.Selain itu, TIK juga dapat mendukung penyediaan layanan informasi dan
data tentang pendidik dan tenaga kependidikan yang mudah diakses untuk
pengambilan keputusan rekrutmen serta mutasi guru (World Bank,
2011).Pemanfaatan TIK yang diintegrasikan di dalam pembelajaran aktif juga
dapat meningkatkan kapasitas mengajar guru seperti perencanaan pembelajaran
serta penerapan pembelajaran aktif (DBE 2 USAID, 2010).
Kompetensi
guru yang dimaksud di sini berangkat dari keempat kompetensi dasar guru yang
termaktub dalam Permendiknas No 16 tahun 2007, yang terdiri dari empat domain,
yaitu: Kompetensi Kepribadian; Kompetensi Pedagogis; Kompetensi Profesional;
dan Kompetensi Sosial. Sesuai arahan dari materi Staf Ahli Menteri (2012), maka
Kompetensi TIK untuk guru akan memperkuat pencapaian kompetensi dasar guru.
Dalam
usaha pemanfaatan TIK untuk pendidikan, maka pengembangan profesional guru yang
berkelanjutan menjadi penting.Pendekatan yang tepat untuk pemanfaatan TIK
adalah dengan melakukan pengenalan TIK untuk reformasi pendidikan yang
menggunakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa (pembelajaran aktif) dan
interaktif, dengan pendekatan konstruktivisme. Untuk itu, beberapa pelajaran
yang dapat dipetik dari studi pemanfaatan TIK untuk pendidikan jarak jauh
proyek DBE 2 (2010) adalah:
·
Guru di
Indonesia membutuhkan lebih dari “dukungan virtual” yang ditawarkan oleh model
pembelajaran online murni
·
Apabila
Indonesia akan menerapkan pembelajaran berbasis web, maka hal ini harus
melibatkan model hybrid atau
‘web-facilitated’ bukan online murni tanpa tatap muka;
·
Guru
mengharapkan perkembangan professional berbasis TIK yang menawarkan
pendampingan berbasis sekolah berkelanjutan;
·
Untuk
memberikan pendampingan yang berkelanjutan, maka pendamping harus dapat diakses
oleh guru;
·
Guru
membutuhkan waktu untuk mengembangkan keterampilan mereka.
Saat ini berbagai inisiatif untuk
meningkatkan keterampilan TIK guru telah dilakukan oleh berbagai pihak (World
Bank, 2012).Pengembangan
profesi guru untuk meningkatkan ketrampilan dalam pemanfaatan ICT digalakkan
sejak tahun 2008 oleh Ditjen PMPTK.Sampai saat ini, sebagian besar
program-program pengembangan profesi guru masih lebih banyak difokuskan pada
literasi TIK dan pemanfaatan TIK untuk produktivitas (pemrosesan dokumen,
spreadsheet, atau presentasi).Sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota,
bahkan beberapa pihak swasta, memberikan pelatihan literasi TIK segera setelah
distribusi piranti keras dilakukan.
Pustekkom, Kemdikbud,
memberikan beberapa rangkaian pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk
pemanfaatan TV-E, Radio Edukasi, dan Jardiknas. Pelatihan ini diberikan dalam
pendekatan berlapis (cascade) dengan
menciptakan Master Trainer yang akan melatih guru-guru lain di daerahnya
masing-masing. Sampai saat ini Pustekkom telah melatih lebih dari 11,000 Master
Trainer untuk 33 provinsi (Pustekkom, 2008). Secara parallel, Badan SDM &
PMP melalui LPMP juga melakukan pelatihan-pelatihan literasi TIK untuk
guru-guru di MGMP dan KKG
Ringkasan
inisiatif pengembangan profesional guru untuk pemanfaatan TIK serta
pendekatannya dapat diringkas dalam table di bawah ini (World Bank, 2011).
Pendekatan
|
Nama Program
|
Organisasi
|
Pelatihan
Bertingkat
|
Pelatihan TV-E &
Radio Edukasi (berlanjut)
|
Kemdikbud
|
Literasi TIK untuk
Guru (berlanjut)
|
Kemdikbud
Dinas Pendidikan
|
|
Pelatihan TIK –
memanfaatkan TIK sebagai alat produktivitas
|
Kemdikbud
Dinas Pendidikan
Sektor swasta
|
|
E-Learning
|
Kemdikbud
|
|
DALI (Developing
Active Learning with ICT) (2007 – 2011)
|
Lembaga
Internasional
|
|
Pelatihan 1
x
|
•
Perkenalan
perangkat komputer
•
Open Education Resources
|
Sektor Publik (LSM)
Asosiasi profesi TIK
|
Pelatihan
diikuti oleh coaching/mentoring dan belajar mandiri
|
OCCA (One Computer
Classroom Activities) (2009 – 2011)
|
Lembaga
Internasional
|
ICT innovation for
youth (2005 – 2011)
|
Lembaga
Internasional
|
|
Kursus Peningkatan
Keterampilan Pedagogis untuk Guru (berlanjut)
|
Sektor swasta
|
|
PJJ dan
e-Pembelajaran
|
PJJ berbasis TIK
untuk pendidikan guru pra-jabatan dan dalam masa jabatan (berlanjut)
|
LPTK, Sektor Swasta
|
Dengan dikembangkannya Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk guru,
maka yang menjadi sasaran penerapan adalah seluruh guru kecuali guru yang
mengampu mata pelajaran TIK.Kompetensi dasar guru TIK telah diatur secara
terpisah dalam Permendiknas No 16 Tahun 2007.
BAB III.
REKOMENDASI IMPLEMENTASI
A. Aplikasi Prinsip Utama Pengembangan profesional Guru
Menurut Butcher
(2012), beberapa prinsip yang direkomendasikan untuk mengarahkan pengembangan
profesional guru dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan adalah:
1) Tujuan pendidikan harus menjadi tujuan
utama. Fokus tidak pada pemberian keterampilan TIK saja, namun bagaimana
menggunakan TIK untuk mencapai hasil pembelajaran;
2) Program pengembangan profesional guru
harus memberikan pengalaman belajar yang berada dalam konteksnya. Program harus
relevan dengan mata pelajaran yang diampu atau bidan pembelajaran tertentu;
3) Program pengembangan profesional guru
harus didorong oleh kebutuhan. Program harus merespon persyaratan mata
pelajaran seperti IT, Geografi, Akuntansi, Matematika, IPA, IPS, dll;
4) Dukungan berkelanjutan harus tersedia
secara konsisten. Hal ini meliputi dukungan pedagogis (khususnya dari Pemandu
Mata Pelajaran), dukungan teknis, dan menciptakan komunitas praktik;
5) Pengembangan profesional guru harus
berkelanjutan karena sifat dari TIK itu sendiri yang terus berubah dan
berkembang. Program-program yang ditawarkan harus merefleksikan teknologi dan
aplikasi yang mutakhir;
6) Tidak ada praktik terbaik tunggal yang
dapat dipilih atau resep umum untuk keberhasilan. Program pengembangan
profesional guru harus fleksibel dalam arti akses, cara penyampaian, dan
kontennya;
7) Praktik mengajar, termasuk pengelolaan
kelas akan ikut berubah apabila TIK diintegrasikan secara efektif dalam
pembelajaran;
8) Program pengembangan profesional guru
harus dikelola;
9) Program tidak harus selalu dalam bentuk
pelatihan yang diberikan sebelumnya, namun dapat fokus pada pemberian pelatihan
yang penting sesuai kebutuhan yang muncul;
10) Program pengembangan tidak harus selalu
dalam bentuk pelatihan yang memaksa guru untuk mengikutinya saat jam mengajar,
sehingga dibutuhkan cara penyampaian yang lebih fleksibel;
11) Perkembangan TIK untuk pembelajaran tidak
terjadi dengan sendirinya, tetapi juga harus memberi dampak pada pengelolaan,
administrasi dari satuan pendidikan (sekolah atau perguruan tinggi);
12) Kebutuhan dan minat guru harus menjadi
pendorong untuk perkembangan professional mereka.
B. Kerangka
Kerja Kompetensi TIK untuk Guru –UNESCO-CFT
Sumber penting untuk memberikan program-program pengembangan guru
yang sistematis dan terukur adalah dengan menyusun atau mengadaptasi Kerangka
Kerja Kompetensi TIK untuk Guru.
Beberapa Kerangka kerja yang dapat diacu adalah UNESCO ICT-CFT (UNESCO ICT Competency
Framework for Teachers), ISTE, ECDL, dan lain-lain.Dalam konteks Indonesia,
kerangka kerja yang cukup fleksibel untuk diadaptasi adalah UNESCO ICT-CFT yang
memang dirancang untuk digunakan sebagai basis untuk merancang standar-kompetensi
dasar TIK sesuai kebutuhan negara anggota.
Menurut UNESCO, perubahan pendidikan melalui TIK melampaui tiga
pendekatan: literasi teknologi, pendalaman pengetahuan, dan kreasi pengetahuan.
Ketiga pendekatan ini memiliki implikasi yang berbeda secara pedagogis, praktik
pengajaran oleh guru, pengembangan profesional, kurikulum dan asesmen, serta
pengelolaan dan administrasi sekolah.Sehubungan dengan pedagogi, penggunaan TIK
mengharuskan guru untuk mengembangkan cara-cara inovatif dalam pemanfaatan
teknologi untuk memperbaiki pembelajaran dan mendorong 1) literasi teknologi;
2) pendalaman pengetahuan; dan 3) kreasi pengetahuan[1].
1)
Tahap Literasi Teknologi
Dalam tahapan ini, literasi teknologi merupakan
tahapan mendasar yang akan mendorong dan memfasilitasi siswa menggunakan
teknologi baru serta tahapan yang membutuhkan perubahan kebijakan yang paling
mendasar. Tahapan ini fokus pada pengembangan literasi teknologi guru untuk
mengintegrasikan peralatan TIK ke dalam kurikulum.Literasi teknologi ini
mempersyaratkan fokus pada distribusi yang merata untuk memungkinkan perluasan
akses yang mengurangi kesenjangan digital (digital divide) serta lebih menjamin
keberhasilan ketiga tahapan dalam pengembangan pendidikan.Hasil akhir tahap
literasi ini adalah guru kompeten dalam memanfaatkan TIK dalam
pembelajaran untuk memberdayakan siswa agar mampu menguasai teknologi baru
sebagai bekal bagi diri siswa dalam mengembangkan dirinya sebagai pemelajar
sepanjang hayat. (Unesco, 2008)
2)
Tahap Pendalaman Pengetahuan
Tahap ini adalah tahap yang lebih mendalam dan lebih
memiliki dampak terhadap pembelajaran.Pendalaman pengetahuan membutuhkan siswa
sebagai pelaku untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka peningkatan
keterampilan pemecahan masalah yang kompleks di lingkungan kerja. Hal ini akan
menambah nilai terhadap pembangunan nasional, misalnya melalui inovasi yang
menawarkan solusi terhadap tantangan nasional. Untuk mencapai pendekatan ini, pengembangan
profesional guru harus fokus pada penyediaan pengetahuan dan keterampilan untuk
memanfaatkan metodologi dan teknologi yang lebih kompleks.Perubahan dalam
kurikulum harus menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan
masalah-masalah di dunia nyata, yang mungkin membutuhkan keterampilan
kolaboratif siswa di tingkat local maupun global.Guru di sini merupakan
pengelola atau fasilitator lingkungan pembelajaran[2].
Kompetensi tahap pendalaman pengetahuan bertujuan agar guru mampu
memanfaatkan TIK dalam pembelajaran untuk memberdayakan siswa sehingga mampu
menerapkan pengatahuan dari mata pelajaran yang diterimanya untuk memecahkan
permasalahan kompleks yang dihadapinya dalam lingkungan kerja dan masyarakat
(Unesco, 2008)
3)
Tahap Kreasi Pengetahuan
Tahap ini adalah tahap yang paling kompleks karena
melibatkan pelaku pendidikan yang terlibat dan dapat memperoleh manfaat dari
proses kreasi pengetahuan, inovasi, dan partisipasi dalam pembelajaran seumur
hidup. Perubahan kurikulum diharapkan dapat meningkatkan keterampilan
kolaborasi, komunikasi, berpikir kreatif, inovasi, dan berpikir kritis. Guru
dapat mencontohkan keterampilan ini kepada siswa-siswa mereka melalui pengembangan
profesional yang mereka alami sendiri. Di sini guru dapat mengembangkan
keterampilan yang lebih rumit dalam penggunaan teknologi dan keterampilan
kolaborasi dengan rekan kerja untuk merancang pembelajaran berbasis proyek yang
menantang bagi siswa.
4)
Tahap Berbagi Pengetahuan
Content tbd
UNESCO mengusulkan sebuah matriks yang mengkombinasikan literasi
teknologi, pendalaman pengetahuan, dan kreasi pengetahuan dengan 6 komponen
dari kebijakan, kurikulum, asesmen, pedagogi, penggunaan teknologi, pengelolaan
sekolah dan administrasi, serta pengembangan profesional guru[3].
Setiap sel dari matriks ini terdiri atas satu modul dalam Kerangka Kerja
ICT-CFT[4].
C. Adaptasi Kerangka
Kerja ICT-TF UNESCO untuk Kompetensi dasarGuru di Indonesia
Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan untuk
menyusun Kerangka Kerja Kompetensi TIK adalah:
1)
Mengacu
pada peraturan yang berlaku dalam Permendiknas No 16 Tahun 2007, adaptasi
Kerangka Kerja ICT-CFT dilandasi oleh 4 kompetensi dasar inti guru (Kompetensi
Kepribadian, Pedagogik, Sosial dan Profesional). Keempat kompetensi ini
diharapkan tercermin ke dalam kinerja guru. Kerangka Kerja dan Kompetensi dasar
TIK untuk Guru diintegrasikandengan rancangan matriks seperti di bawah ini.
Hasil Diskusi Team Kerangka Kerja Kompetensi Dasar
2)
TahapanAdopsi
TIK dan Tingkat Kompetensi Guru di Indonesia
a)
Kerangka
Waktu dalam Tahapan
Dengan mendasari pemikiran pada Tahapan Adopsi
TIK untuk pendidikan oleh UNESCO (2010), maka tahapan adopsi TIK di Indonesia
oleh guru dapat dipetakan dalam tahapan sebagai berikut:
·
2015 –Di akhir tahun 2025, Indonesia yang memiliki
karakteristik sekolah dan pendidik serta tenaga kependidikan yang beragam,
berada di antara tahapan Emerging(pemunculan)
dan Applying (penerapan).
Ketersediaan peralatan TIK belum merata di seluruh sekolah di Indonesia namun
di saat yang sama sebagian sekolah telah memiliki peralatan TIK untuk setiap
kelasnya atau memiliki laboratorium TIK yang memadai. Di peralatan TIK yang
terbatas digunakan untuk kepentingan administrasi tetapi di sekolah lainnya
telah dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sebagian kecil pendidik dan tenaga
kependidikan mulai melakukan merintis pemanfaatan komputer dan internet, untuk
kepentingan personal sekaligus professional. Walaupun kebijakan TIK yang
sistemik belum ditetapkan di Indonesia, namun kurikulum TIK telah diterapkan
sebagai mata pelajaran terpisah dan berbagai program TIK telah diujicobakan.
·
2025 – Dengan harapan tercapainya visi untuk
menghasilkan individu-individu yang cerdas dan kompetitif, maka di akhir tahun
2025, Indonesia telah mencapai tahapan Infusing(infusi).
Diharapkan bahwa TIK telah terintegrasi dengan kehidupan professional guru
sehari-hari, baik untuk pembelajaran siswa maupun pengelolaan kelas. Peralatan
TIK telah ada di setiap kelas, ruang administrasi, perpustakaan, dan seluruh
system sekolah.
·
2045 – Tahapan Transforming(Transformasi)
telah dicapai dengan tercapainya generasi emas.
Sekolah-sekolah telah diwarnai oleh pemanfaatan TIK dalam kehidupan
sehari-hari. Sekolah menjadi pusat pembelajaran tidak hanya untuk para siswanya
tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Para guru telah menyadari perannya
untuk mengikuti perkembangan TIK, memberikan rekomendasi peralatan TIK yang
dibutuhkan untuk pembelajaran, serta membantu kepala sekolah untuk menyusun
rencana teknologi sekolah.
b)
Milestones dalam Tahapan Adopsi
Penyempurnaan
bagian ini masih diperlukan
PENTAHAPAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TIK GURU
|
||||||||
2012 - 2015
|
2015 – 2025
|
2025 – 2045
|
||||||
Infrastruktur :
a) Indonesia
Connected - Broadband
b) Masuknya
sekolah pada level sekolah Perintis dan Dasar (Permen no 24 tahun 2007)
|
Infrastruktur :
a) Indonesia
Digital
b) Penggunaan
sumber daya efisien dan hijau
c) Masuknya
sekolah pada level Menengah
|
Infrastruktur :
a) Indonesia
One Touch
b) Masuknya
sekolah pada level Mapan
|
||||||
Perangkat :
a) Tersedianya
perangkat komputasi end user untuk proses pembelajaran
b) Tersedianya
perangkat lunak operasional TIK
|
Perangkat :
a) Tersedianya
perangkat komputasi end user yang untuk proses pembelajaran yang terhubung ke
internet
b) Tersedianya
perangkat lunak kolaborasi TIK
|
Perangkat :
Tersedianya perangkat mobile
computing
|
||||||
Konten :
Tersedianya konten multikanal untuk
peningkatan kompetensi guru
|
Konten :
Tersedianya pusat sumber belajar
|
Konten :
Tersedianya sumber belajar yang
terintegrasi
|
||||||
Kebijakan :
a) Kepedulian
TIK pendidikan secara nasional
b) Tersedianyan
kompetensi dasar TIK guru
|
Kebijakan :
a) Kebijakan
TIK Pendidikan dalam model pembelajaran di kelas
b) Desain,
model dan implementasi praktek di kelas untuk mendukung kebijakan TIK
Pendidikan
|
Kebijakan :
a) Implementasi
TIK dalam riset praktek di kelas
b) Desain,
model dan implementasi TIK sebagai elemen kunci untuk menunjang perubahan
kebijakan pendidikan
|
||||||
SDM :
a) Pemerataan
perluasan akses dan pemerataan peningkatan ketrampilan guru dalam TIK untuk
proses belajar dan mengajar
b) Meningkatkan
ICT literacy guru
|
SDM :
Meningkatkan media literacy guru
|
SDM :
a) Meningkatkan
kemampuan content mastery guru
b) Meningkatkan
kemampuan information literacy
|
||||||
Organisasi dan pengelolaan
a) kesadaran
awal pentingnya TIK untuk aktifitas belajar
b) kesadaran
pentingnya akses internet untuk proses belajar
|
Organisasi dan pengelolaan
a. sistem pengelolaan kelas yang
baik
b. Aktifitas PBL melalui penggunaan teknologi
c. Adanya aktifitas kolaborasi siswa
|
Organisasi dan pengelolaan :
a. Integrasi ICT dalam kurikulum dan
praktek kelas
b. Penciptaan dan implementasi visi
sekolah sebagai organisasi yang menerapkan TIK
dalam belajar
c. Memfasilitasi pengembangan etika
dan tanggungjawab dalam penggunaan teknoologi baru
|
1. Sasaran Kebijakan
Kompetensi dasar yang disusun akan diterbitkan
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) di mana
implementasinya akan diatur secara terperinci dalam petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan yang mencakup:
(1)
Sasaran
implementasi Permendikbud ini adalah pemanfaatan kebijakan ini sebagai acuan
untuk:
a.
Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan TIK untuk guru pra-jabatan, dalam masa jabatan, dan pengembangan
profesional berkelanjutan
·
Kurikulum
pendidikan guru pra-jabatan LPTK perlu mencakup integrasi TIK di dalam
tujuan-tujuan pembelajaran mahasiswa. Contoh integrasi TIK dalam kurikulum:
o
Pendidikan
Jarak Jauh dan e-Pembelajaran
o
Pengenalan
aplikasi TIK dalam mata kuliah yang diampu
o
Pemanfaatan
TIK untuk produktivitas mahasiswa dalam pembelajaran berbasis proyek
o
Penelitian
Tindakan Kelas yang mengintegrasikan TIK
·
Pelatihan
pengembangan kompetensi dasar TIK untuk guru dalam konteks pelatihan dalam masa
jabatan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Kompetensi Dasar TIK ini
perlu diintegrasikan sebagai bagian uji kompetensi untuk mendapatkan
sertifikasi dalam berbagai modus (portofolio guru, PLPG, dan lain sebagainya).
(2)
Pengembangan
indikator kinerja, instrument pengukuran, strategi pengukuran, dan konten
sebagai bagian dari perangkat kompetensi dasar TIK
(3)
Menentukan
peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang melakukan implementasi Permendikbud dan/atau
bentuk-bentuk peraturan perundangan laintentang Kompetensi Dasar TIK untuk guru
ini serta pedoman atau petunjuk-petunjuk teknis yang menyertai.
Peran
dan Tanggung Jawab
No
|
Deskripsi
|
Peran dan tanggung jawab
|
1.
|
Kebijakan
|
1. Memberikan arah dan kebijakan terkait TIK
(permen dll)
2. Memberikan Kompetensi dasar TIK
|
2.
|
Infrastuktur
TIK
|
1. Melengkapi infrastruktur TIK
2. Mengkoneksikan ke jaringan
3. Memelihara infrastruktur TIK
|
3.
|
Pengembangan
SDM
|
1. Memetakan kompetensi TIK guru
2. Meningkatkan kompetensi TIK
3. Menguji kompetensi
4. Mengelola kompetensi TIK guru
5. Memberikan sertifikasi kompetensi
6. Memberikan penghargaan
|
4.
|
Pengembangan
konten
|
1. Memetakan kebutuhan konten
2. Membuat kurikulum konten
3. Membuat model dan prototype
4. Mengembangkan konten
5. Menyebarluaskan konten
|
5.
|
Pengendalian
Pemanfaatan TIK
|
1. Mengimplementasikan pemanfaatan TIK
2. Mengevaluasi pemanfaatan TIK
3. Mengkaji pemanfaatan TIK
|
Dinas-dinas
pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga berperan utama dalam
perumusan kebijakan, penetapan dan rollout infrastruktur, pengembangan konten,
pengembangan SDM, serta pengendalian pemanfaatan TIK di daerahnya
masing-masing.
(4)
Penyelenggaraan
pendampingan dan penjaminan mutu guru melalui mekanisme sertifikasi, evaluasi,
atau pengawasan/pendampingan rutin guru oleh tenaga kependidikan dalam lembaga
terkait dalam struktur Kemdikbud maupun Dinas-dinas Pendidikan tingkat provinsi
dan kabupaten/kota (BSDM-PMP; LPMP; Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah; dan
Pengawas)
2.
Komponen Kebijakan
Permendikbud
tentang Kompetensi Dasar ini mencakup setidaknya beberapa komponen sebagai
berikut:
a. Definisi
– yang akan menjabarkan definisi istilah-istilah dasar dari Permendikbud ini;
b. Ruang
Lingkupdan Fungsi – yang akan menjabarkan cakupan dan fungsi-fungsi terkait
dalam permendikbud ini;
c. Kerangka
Kerja Kompetensi Dasar TIK untuk Guru – yang akan menjabarkan secara lebih
mendetil mengenai bagian-bagian dari kerangka kerja kompetensi dasar;
d. Peran
dan Tanggung Jawab – yang akan menguraikan peran dan tanggung jawab
e. Rekrutmen
guru dan Pembinaan Pengembangan Profesi Guru – yang mendorong penerapan
kerangka kerja kompetensi guru untuk rekrutmen dan pengembangan profesional
guru
BAB V.
PENUTUP
Untuk ditambahkan: Masalah –
(Solusi) – Mengapa
Kompetensi Dasar TIK untuk guru sangat
penting karena berkorelasi langsung dengan sistem pendidikan.Perangkat
kompetensi dasar TIK untuk guru ini akan menjadi acuan bagi penyusunan
kebijakan-kebijakan pendidikan mendatang serta arah tahapan yang lebih bermakna.
Hal ini juga terkait erat dan akan
berdampak pada:
·
Peningkatan kualitas guru untuk
peningkatan proses pembelajaran di kelas, dengan diikuti oleh peningkatan
prestasi dan ketrampilan siswa;
·
Penguatan implementasi di berbagai pihak
pemangku kepentingan pendidikan;
·
Terciptanya kesejahteraan masyarakat
melalui penguatan pendidikan.
[B1]Disarankan untuk dihapus dan dimasukkan ke dalam Juknis/Pedoman karena
mengacu pada implementasi